Bukawarta.xyz - Keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja mendapat dikritisi netizen. Hal ini dianggap bisa menjadi konflik kepentingan karena salah satu pendiri Ruangguru Adamas Syah Belva Devara merupakan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melalui akun Twitter miliknya, Adamas Belva Devara menuliskan bahwa ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dan tidak tahu menahu soal keikutsertaan Ruangguru dalam program kartu Prakerja.
"Perlu diluruskan bahwa kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019. Kebijakan program prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf," ujar Belva seperti dikutip Rabu (15/4/2020).
Belva menambahkan pemilihan mitra Kartu Prakerja dilakukan secara independen yang semua mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka secara umum. Jadi bukan melakukan penunjukkan langsung.
"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yg ditanyakan teman- semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," terangnya.
Belva mengungkapkan soal kewenangannya staf khusus ada mekanisme batasan-batasan wewenang yang tidak mencakup membuat keputusan. Banyak pekerjaan juga dilakukan secara kolektif dan itu sebabnya kebanyakan programnya sebenarnya di digital services (human centered design dan master data nasional).
"Walau tidak ada yg dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi/asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami bukan hanya masalah saya mau/tidak," jelasnya.
Netizen ramai menyoroti keikutsertaan Ruangguru dalam kartu Prakerja berasal dari cuitan Twitter Rachland Nashidik. Politisi Partai Demokrat ini menyebut mengkritik keras penunjukkan Skill Academy oleh Ruangguru sebagai penyedia pelatihan online di program tersebut.
"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5,6 Triliun. Kini kita tahu apa guna pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu Covid-19 itu," tulisnya.
Dalam cuitan yang yang lain, menurutnya anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan online dalam program Kartu Prakerja lebih baik dialokasikan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat yang sedang kesulitan.
Informasi saja, program Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bentuknya pelatihan online dan tatap muka.
Setiap peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan. Dana ini untuk bayar pelatihan dan membeli sembako. Program Prakerja menyasar 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun.
(roy/roy)
Posting Komentar